SYSTEM PENGELOLAAN DANA DAN KINERJA PERBANKAN (Part 1)

By Tadjuddin Malik dosen STAI DDI Polman Sulbar

A.    Pendahuluan

Salah satu gebrakan baru bagi umat muslim di Indonesia pada akhir abad 20 adalah lahirnya perbankan syariah. Salah satu cirinya adalah meninggalkan prinsip bunga atau riba dan menerapkan prinsip bagi hasil. Indonesia dengan penduduk kurang lebih 220 juta orang, lebih 80 % beragama Islam. Para pengusaha, individu yang agamais sudah mulai mempertanyakan kehalalan operasional Bank Konvensional dengan system bunga atau riba. Islam melarang praktik muamalah yang mengandung riba dan dapat menimbulkan riba sesuai dengan prinsip dasar ajaran islam. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa bunga bank itu adalah riba, dan karena itu hukumnya haram. Oleh karena itu, untuk melayani umat Islam yang begitu besar jumlahnya, diusahakan adanya system perbankan yang beroperasi tidak mengenakan bunga kepada nasabahnya atau lazim disebut perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Pasal 3 Undang-undang No 7/1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No 10/1998  serta Pasal 4 (1) Undang-undang No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan menjalankan dua fungsi pokok,

yaitu fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan fungsi menyalurkan dana kepada dunia usaha. Pelaksanaan kedua fungsi tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Perbankan konvensional melakukan kedua fungsi tersebut berdasarkan imbalan bunga, sedangkan perbankan syariah menghindari imbalan bunga, tetapi dengan cara bagi hasil dari bisnis yang bersifat musyarakah dan mudharabah, mark-up harga terhadap jual beli (murabahah), hasil sewa dari ijarah serta fee dari kegiatan jasa-jasa perbankan.

Bank konvensional melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya menggunakan instrumen simpnan yang disebut giro, tabungan, sertifikat simpanan berjangka dan pinjaman antar bank melalui pasar uang dengan imbalan bunga yang dihitung berdasarkan besarnya dana, lamanya waktu berjalan dan jenis simpanan nasabah. Dana simpanan nasabah tersebut dicampur dan dikemas dalam suatu “kernjang dana” kemudian di alokasikan dalam bentuk kredit yang dapat bersifat eksploitasi, kredit inventasi dan konsumtif menurut kehendak dan keputusan manajemen bank umum konvensional  yang berorientasi pada profit, tanpa harus minta persetujuan terlebih dahulu dari pemilik dana untuk penggunaannya.   Bank    Konvensional    bersifat     perantara

(intermediasi) di bidang keuangan, perantara antara investor atau pemilik modal (pemegang saham, penabung, deposan) dengan pengelola atau pengguna modal (debitur) dan memperoleh pendapatan sebagian besar dari selisih antara hasil penyaluran dana yang disebut bunga kredit dengan biaya pengerahan atau biaya penghimpunan dana yang disebut bunga dana (cost of funds ), biaya-biaya tetap (overhead cost) dan biaya-biaya operasional lainnya (Operational cost). Penjumlahan antara Cost of funds, operational cost dan overhead cost disebut cost of money perbankan.

Bank syariah juga seperti halnya dengan bank konvensional memperoleh keuntungan dari hasil alokasi dana dikurangi biaya perolehan dana, namun secara teknis operasional atau aplikasinya menjauhkan diri dari praktik bunga dan menggantinya dengan prinsip bagi hasil.  Bank syariah dalam menghimpun dana pada dasarnya menggunakan system bagi hasil (profit and loss  sharing) dengan para nasabah investor (deposan, penabung, giran) yang dikenal dengan system kemitraan, yang dapat berbentuk Al Mudharabah, al wadi’ah yad adh-dhamana. Pemegang saham sebagai syirkah atau pemilik mempunyai hak deviden bank. Simpanan dana ini, dialokasikan berdasarkan akad tertulis yang telah disepakati antara nasabah pemilik dana dan  bank  syariah,  ada  yang  URIA ( Unrestricted

Investment Account) dan ada juga RIA (restricted Investent Account). Jenis simpanan ini semuanya disesuaikan dengan  keinginan nasabah pemilik dana dan penempatannya pun harus terhadap bisnis yang halal, tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, objeknya tidak haram dan sebagainya yang dilarang hukum agama Islam.

System keuangan tanpa bunga dalam memobilisasi sumber-sumber keuangan untuk membiayai usaha produktif, distribusi dan konsumtif. Usaha yang bersifat produktif difasilitas melalui skema profit sharing yaitu mudharabah dan partnership (musyarakah). Usaha yang bersifat distributif memanfaatkan hasil-hasil produk, dilakukan melalui skema jual-beli (murabahah) dan sewa-menyewa (ijarah). Kebutuhan yang bersifat Konsumtif berupa barang yang ready stock dapat difasilitasi melalui murabahah, salam untuk goods in process berjangka pendek serta istishna untuk goods in process berjangka panjang, Sedangkan bila bersifat konsumtif berupa jasa, maka dapat difasilitasi melalui ijarah.

Kini perbankan syariah telah beroperasi di Indonesia  lebih dua puluh tahun, namun masih banyak umat islam yang belum mengetahui system opeasionalnya, karena kurangnya publikasi dan sosialisasi,  demikian juga perkembangan dan peringkatnya di antara  bank-bank   konvensional   yang   telah   lebih   dahulu

beroperasi berdasarkan system barat. Banyak umat Islam yang sudah terbiasa menjadi nasabah bank konvensional menjadi bertanya-tanya apa sebenarnya yang dapat dilakukan oleh bank bagi hasil pada masa kini, di mana tingkat kepercayaan manusia sangat susah didapatkan. Pemerintah sangat apresiasi dan telah mendorong Bank Syariah untuk tumbuh dan berkembang di bumi yang mayoritas muslim melalui revisi berulang-ulang peraturan perundang-undangan tentang perbankan, untuk menyesuaikan konsep perbankan syariah, mulai dari Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan direvisi oleh  UU No 10/1998, kemudian direvisi lagi menjadi UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang Bank Indonesia pun juga mengalami perubahan, yaitu UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia direvisi oleh UU No 3/2004 yang kemudian diubah lagi dengan UU No 6 tahun 2009. Kesemuanya ini mendorong penulis untuk mengadakan penelitian terhadap kinerja bank syariah khususnya di bidang  keuangan atau manajemen dana. 

B. Beberapa Pengertian Dalam Perbankan

1.   Pengertian Dasar

Pengertian-pengertian berikut didasarkan pada pengertian   menurut Undang-Undang No 7/1992 tentang perbankan yang diubah dengan UU NO 10/1998 dan No 21 tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah. Ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan batasan tentang hal-hal berikut :

1.1.          Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (angka 2)

1.2.          Bank Indonesia adalah Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (angka 3)

1.3.          Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (angka 4)

1.4.          Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvnesional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (angka 5)

1.5.          Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (angka 1)

1.6.          Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (angka 7)

1.7.          Bank Umum  Syariah  adalah  Bank  Syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (angka 8)

1.8.          Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari Kantor Pusat Bank Umum Konvnesional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah  ( angka 10 )

1.9.          Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (angka 12)

1.10.      Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah (angka 13).

1.11.      Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya (angka 14)

1.12.      Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (angka 21)

1.13.        Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS (angka 22).

1.14.      Giro Adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan (angka 23).

1.15.      Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (angka 24)

1.16.      Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

a.                  Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

b.                 Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik

c.                  Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.

d.                 Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

e.                  Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 

2. Pengertian Khusus dalam Perbankan Syariah

   Menurut Adiwarman A. Karim (2008 : 65-78) bahwa setiap kesepakatan bisnis antara sahibul-maal dan mudharib atau antara bank syariah dengan nasabahnya dalam melakukan transaksi selalu di awali dengan suatu akad atau kontrak. Akad atau kontrak melibatkan dua pihak atau lebih, masing-masing pihak yang terikat dalam kontrak mempunyai hak dan kewajiban. Akad berbeda dengan Wa’ad yang merupakan janji (promise) dari satu pihak kepada pihak lainnya, dalam arti wa’ad hanya mengikat satu pihak yaitu pihak yang memberi janji untuk memikul kewajiban, Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa.

Akad secara garis besar terdiri dari 2 yaitu Akad Tabarru dan Akad Tijarah.

1.   Akad Tabarru (transaksi sosial).

Menurut Adiwarman Azwar Karim (2008 : 70)  yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut nirlaba, dapat dibedakan menjadi 3 macam,  yaitu:

a).  H a r t a  :

-  Q a r d adalah suatu akad yang mengatur ketentuan meminjamkan harta tanpa mensyaratkan imbalan apapun kecuali kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

-  R a h n adalah suatu akad yang mengatur ketentuan  meminjamkan harta yang harus disertai agunan (jaminan) atas pengembalian pinjaman.

-  Hiwalah adalah suatu akad yang mengatur tentang ketentuan meminjamkan harta untuk mengambil-alih pinjaman yang bersangkutan dari pihak lain

b).  J a s a  :

Jasa meliputi antara lain :

-  Al wakalah menurut Muhammad Syafi’I Antonio (2001 : 120) Wakalah atau wakilah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Landasan hukumnya (al-Kahfi : 19) dan hadis (Malik no. 678, Kitab al-Muwaththa’,bab Haji).

-  Al-Wakalah adalah suatu akad yang mengatur ketentuan meminjamkan jasa atau melakukan sesuatu ( keterampilan kita ) untuk orang lain (Adiwarman A. Karim, 2008 : 68)

-  Al-Wadi’ah  adalah suatu akad  yang mengatur  ketentuan tentang pemberian jasa pemeliharaan atau titipan, terdiri dari 2 macam yaitu wadi’ah yad adh-dhamanah dan wadi’ah yad al- amanah. Wadi’ah yad adhmana, penerima jasa pemeliharaan atau titipan dapat menggunakan jasa titipan dimaksud tetapi resiko yang timbul daripadanya berada pada pihak pengguna jasa titipan, misalnya jasa titipan giro, tabungan. Wadi’ah yad al-amanah, peneriman jasa titipan tidak diperkenankan menggunakan jasa titipan dimaksud, misalnya barang berharga yang dititpkan pada safe deposit box (SDB) yang ada pada bank tersebut tidak diperkenakan digunakan oleh manajemen bank atau pegawai bank.     

- Al-Kafalah adalah suatu akad yang mengatur ketentuan tentang persiapan diri untuk melakukan sesuatu kewajiban bila terjadi sesuatu hal, misalnya penerbitan Bank Garansi

c). Pemberian sesuatu harta misalnya hibah, waqf, shadaqah, hadiah dan lain lain

 2.  Akad Tijarah (transaksi komersil).

Menurut Adiwarman Azwar Karim (2008 : 70) bahwa akad tijarah merupakan  segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dibuat dengan tujuan mencari keuntungan yang bersifat komersil, dibedakan atas 2 kelompok, yaitu :

a). Natural Certainty Contracts (NCC) yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pendapatan (return), cash flow dan timing-nya pasti, seperti akad atau kontrak jual beli (al Bai’,  al-murabahah) dan sewa-menyewa (al-ijarah). Prinsip bisnis ini menggunakan Teori Pertukaran.

b).  Natural Uncertainty Contracts (NUC)  yaitu akad bisnis yang tidak dapat memberikan kepastian penerimaan pendapatan (return), cash flow dan timingnya tidak pasti, hasil keuntungan atau return bergantung kepada hasil investasi seperti al Musyarakah, al-mudharabah, al-muzarah, Al-mukhabarah dan Al-musaqat.  Prinsip bisnis ini menggunakan Teori Percampuran.

C. Fungsi Utama Perbankan

         Fungsi Utama perbankan pada dasarnya, baik perbankan konvensional  maupun  perbankan  syariah  adalah  pertama,

kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat; kedua, fungsi menyalurkan dana masyarakat kepada dunia usaha dan atau masyarakat;

1.  Sistem Penghimpunan Dana

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan bahwa Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dan  menurut Pasal 4 (1) Undang-udangan no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disingkat UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan kepada  masyarakat.

System penghimpunan dana pada perbankan konvensional lebih sederhana dibandingkan dengan system penghimpunan dana perbankan syariah, karena dana masyarakat  yang dapat dihimpun melalui giro, tabungan dan sertifikat simpanan berjangka pada bank konvensional (Pasal 6 UUNo 7/1992) dicampur dan dikemas menjadi satu dalam “kerjanjang dana”, tanpa meminta persetujuan pemilik dana mengenai penggunaan atau pengalokasian dana tersebut.  Dana masyarakat diperhitungkan dengan bunga berdasarkan jumlah dana yang disimpan, lamanya dana tersimpan di bank dan jenis simpanan dana.

System penghimpunan dana pada bank syariah yang lebih menekankan pada kesepakatan penggunaan dana antara Bank syariah dan pemilik dana (sahibul maal). System penghimpunan dana  bank  syariah  dijelaskan oleh Amir Mahmud dan Rukmana

(2010 : 89) bahwa …kinerja penghimpunan dana masyarakat berupa giro wadi’ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Muhammad Syafi’I Antonio (2001 : 146) menjelaskan secara rinci tentang system penghimpunan dana, bahwa pada dasarnya dana Bank Syariah bersumber dari  modal, titipan dan investasi dari sahibul-maal.

a. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner) kepada perusahaan dan atau perbankan untuk dikelola. Pada akhir tahun buku pemilik modal akan memperoleh bagian hasil usaha yang disebut deviden. Dana modal ini digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan kantor, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (fixed asset/non earning asset), Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm asy-syarikah (equity participation) pada saham perseroan bank.  Para pemodal ini dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah sarraf  (M. Umer Capra dan Tariqullah Khan ,2008 : 3 )

b. Titipan.

Salah satu cara yang dugunakan Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan melalui akad al-wadiah. Al-wadi’ah dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu wadi’ah yad al-amanah dan wadi’ah yad adh-dhamanah. Konsep  Wadi’ah yad al-amanah  diartikan sebagai pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, hanya dapat membebankan biaya penitipan kepada penitip misalnya titipan pada safety box bank, Sedangkan konsep wadi’ah yad adh-dhamanah diartikan sebagai pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan dengan resiko sendiri. Pihak bank akan mendapatkan hasil dari pengguna dana (pengelola dana), sehingga bank dapat memberikan bonus kepada penitip (Muhammad Syafi’i Antonio , 2001 : 148-150).

c.   Investasi

Muhammad Syafi’i Antonio , (2001 : 150) mengatakan bahwa, akad yang sesuai dengan prinsip ini, adalah Al-mudharabah dengan tujuan kerjasama  antara pemilik dana (sahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) dalam hal ini bank. Seacara garis besar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu

1). Mudharabah Muthlaqah (General Investment)

Sahibul maal tidak memberikan batasan-batasan (restriction) atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib diberi wewenang penuh untuk mengelola dana tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanan. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah time deposit biasa.

2).  Mudharabah Muqayyadah

Sahibul maal memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai batasan-batasan yang diberikan oleh sahibul maal, misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain-lain. Aplikasi perbankan syariah yang sesuai dengan akad ini adalah Special investment. Produk ini sangat sesuai dengan company  yang memiliki kecenderungan investasi khusus, investor tidak perlu menanggung overhead cost bank  terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan turn dan cost yang dihitung secara khusus pula.  

Bank syariah menghimpun dana dari para investor yaitu pemegang saham, giran, deposan dan penabung.  Dana deposan dan penabung dapat bersifat mudharabah muthlaqah atau Unrestricted Investment Account (URIA) dan dapat juga bersifat Restricted Investment Account (RIA) atau mudharabah muqayyadah tergantung permintaan nasabah yang dituangkan ke dalam akad yang dibuat antara nasabah dengan bank syariah.

 Dana syirkah dari pemegang saham, digunakan untuk investasi gedung, peralatan kantor, kendaraan kantor dan yang lainnya bersifat URIA artinya bank bebas menggunakan untuk kegiatan-kegiatan  bisnis  dan  biaya operasional bank. Dana giro

merupakan titipan yang dapat dimanfaatkan oleh bank dengan resiko sepenuhnya berada pada Bank Syariah atau dikenal dengan istilah Al-wadiah yad Adh-dhamanah. Dana tabungan dapat bersifat wadi’ah yad adh-dhamanah dan dapat bersifat Al Mudharabah. Dana Deposito bersifat Al-Mudharabah yang apabila ditempatkan pada Al-Murabahah,  Al- Muajjal, Al-Bai’-Taqsith, Istishna, atau  as Salam dapat diperhitungkan bagi hasilnya setiap bulan atau pada saat jatuh tempo. Dana mudharabah muqayyadah (RIA) dapat bersifat on balance sheet dan dapat pula bersifat of balance sheet (sahibul maal bermitra langsung kepada mudharib, bank hanya menerima fee karena sebagai perantara).

Dana-dana yang berasal dari investor (sahibul maal) tersebut di atas yang dikelola oleh Bank syariah semuanya dengan system bagi hasil yang  dapat diperhitungkan setiap bulan (URIA) atau saat jatuh tempo deposit dan dapat juga setiap akhir tahun yang besarnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh Bank syariah, besarnya deposit dan jangka waktunya.

2.  Sistem Penyaluran dana

System penyaluran dana pada perbankan konvensional sangat sederhana, yaitu meliputi pemberian kredit, penempatan dana dalam bank lain dan surat-surat berharga yang berorientasi pada bunga. Hal ini sangat berbeda pada system penyaluran dana perbankan syariah yang menjauhkan diri dari bunga atau riba. Menurut Amir Mahmud dan Rukmana (2010 : 89) bahwa

…kinerja penyaluran dana masyarakat yang berupa pembiayaan musyarakah, mudharabah, piutang murabahah, piutang salam, piutang istishna dan lainnya. Pembiayaan tersebut merupakan investasi bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, penyaluran juga berupa penempatan pada bank lain.

Skema produk bank syariah secara alami merujuk kepada tiga kategori kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Usaha yang bersifat produktif difasilitasi melalui skema profit sharing yaitu mudharabah dan partnership (musyarakah). Usaha yang bersifat distributif memanfaatkan hasil-hasil produk, dilakukan melalui skema jual-beli (murabahah) dan sewa-menyewa (ijarah). Yang bersifat Konsumtif berupa barang yang ready stock dapat difasilitasi melalui murabahah, salam untuk goods in process berjangka pendek serta istishna untuk goods in process berjangka panjang. Sedangkan bila bersifat konsumtif berupa jasa, maka dapat difasilitasi melalui ijarah.

a).  Al Murabahah (jual-beli) atau Al Bai’

Menurut M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan (2008 : xxiii) bahwa istilah umum bagi model pembiayaan berbasis jual-beli di dalam system keuangan Islam adalah Al Murabahah atau Al Bai’. Terdapat perbedaaan pengertian antara al Murabahah dan Al Bai, yaitu’ Al Bai’ tidak mensyaratkan pemberitahuan kepada pembeli tentang keuntungan barang. Bila keuntungan penjual diberitahukan kepada pembeli pada awal akad, disebut Al Murabahah (Adiwarman Azwar Karim ,2008 : 73).

Kegiatan bisnis prinsip murabahah dan ijarah menggunakan Teori Pertukaran ( Adiwarman A. Karim ,2008 : 70-74). Dalam akad Jual-beli ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan assetnya, baik real asset (ayn) maupun financial asset (dayn) dan masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru). Real asset terdiri dari 2 jenis yaitu barang dan jasa, sedang financial asset juga terdiri dari 2 jenis yaitu uang dan bukan uang (surat berharga)

Al-Murabahah atau Al Bai’ (jual-beli) merupakan konsep bisnis Natural certainty Contracts, di mana cash flow, timing-nya, dan tingkat return investasinya dapat dipastikan. Konsep bisnis ini menggunakan Teori Pertukaran yang bila ditinjau dari segi objek pertukarannya,  dapat diidentifikasikan atas 3 jenis,  Yaitu

1). Pertukaran real asset ( ayn ) dengan real asset ( ayn ) = ayn + ayn

2). Pertukaran real asset ( ayn )  dengan financial asset  (dayn) = ayn + dayn

3).  Pertukaran financial asset (dayn) dengan financial asset (dayn) = dayn + dayn, contoh :

Kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya, misalnya Objek Pertukaraan adalah real asset (ayn) dengan financial asset (dayn). Bila objek pertukaran real asset (ayn) adalah barang dengan financial asset (dayn) adalah uang, maka disebut jual beli. Bila yang dipertukarkan adalah jasa dengan financial asset (dayn) adalah uang, maka disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah.  Baik berupa barang maupun jasa harus ditetapkan akadnya  pada awal pembuatan akad dengan pasti, mengenai jumlahnya (quantity), mutunya (quality), harganya (price), waktu penyerahannya (time of delivery). Kontrak-kontrak ini menawarkan return yang tetap dan pasti, seperti akad jual-beli (al Bai’, Salam dan Istishna),  Akad sewa-menyewa (ijarah dan Ijarah Muntahia Bit-tamlik/IMBT), sehingga disebut Natural Certainty contracts (NCC).

Di atas telah disebutkan bahwa prinsip jual beli atau al murabahah ini  pada umumnya dikenal 5 macam, yaitu :

-         Al Bai’ Naqdan yaitu jual-beli  barang secara tunai  pada saat ini

-            Al Bai’ muajjal yaitu system jual-beli barang dengan pembayaran tangguh secara lump sum (barang diterima duluan, pembayaran secara lump sum belakangan),

-         Al Bai’ Taqsith yaitu system jual-beli barang dengan pembayaran tangguh secara angsuran (barang diterima duluan, pembayaran secara cicilan belakangan),

-         Al Bai’ Salam yaitu system jual-beli barang dengan pembayaran secara lump sum di muka sebelum barang diterima  (pembayaran duluan secara lump sum, barang belakangan).

-         Al Bai’ Istishna yaitu system jual-beli barang dengan pembayaran secara angsuran di muka sebelum barang diterima (pembayaran secara cicilan duluan, barang belakangan)

Transaksi Al Bai’Naqdan biasanya dilakukan antara supplier dengan Bank Syariah dengan maksud untuk dijual kembali oleh Bank Syariah kepada nasabahnya dengan pembayaran berjangka, baik secara muajjal maupun secara taqsith. Dalam hal ini harga disepakati terlebih dahulu antara bank syariah dengan nasabahnya (pembeli) termasuk keuntungan bagi Bank Syariah. Cash flow dan timing-nya dalam transaksi ini dapat ditentukan, maka sumber dana yang dapat digunakan dalam transaksi ini adalah URIA (unrestricted investment account)  yang memungkinkan dilakukan pembagian hasil setiap bulan

Transasi jual-beli as- salam biasanya transaksi ini dilakukan oleh Bank dengan supplier berdasarkan pesanan nasabah dengan pembayaran lebih dahulu sebelum barang diserahkan atau antara bank dengan kontraktor bangunan atas pesanan nasabah. Hal ini juga biasa terjadi bila petani (nasabah) memerlukan dana sebelum  hasil pertaniannya dipanen, tapi kuantitas, kualitas dan harga ditetapkan terlebih dahulu dalam akad as-salam.

Transaksi istishna dapat diterapkan pada nasabah yang memerlukan pembangunan rumah atau bangunan, bank membayar kontraktor secara bertahap sesuai dengan bangunan yang telah diselesaikan. Pada akhir pembangunan (periode) pembayaran dari bank lunas dan kontraktor menyerahkan rumah kepada bank untuk selanjutnya diserahkan kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati terlebih dahulu termasuk keuntungan bank.

b). Ijarah (sewa-menyewa)

Bila yang dipertukarkan adalah jasa dengan financial asset (dayn) adalah uang maka disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah.

- Ijarah  adalah sewa tanpa peralihan kepemilikan dan tidak memperhitungkan kinerja, misalnya upah harian. Ijarah yang memperhitungkan kinerja disebut ju’alah misalnya upah borongan.

- Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT) adalah sewa yang memungkinkan peralihan kepemilikan pada akhir periode kontrak.

c).  Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah

Konsep bisnis ini termasuk konsep bisnis Natural Uncertainty Contracts, di mana cash flow, timing-nya, dan tingkat return investasinya tidak dapat dipastikan, karena sangat bergantung pada hasil investasi. Konsep bisnis ini menggunakan Teori Percampuran, yang bila ditinjau dari segi objek percampurannya,  dapat didentifikasi atas 3 jenis, yaitu :

1).  Percampuran real asset (ayn) dengan real asset (ayn) = ayn + ayn

2). Percampuran real asset (ayn) dengan financial asset (dayn) = ayn + dayn

3)       Percampuran financial asset (dayn) dengan financial  asset (dayn) = dayn+dayn

Ad 1). Percampuran ayn dengan ayn :

Percampuran ayn dengan ayn misalnya terjadi pada syirkah ‘abdan, yaitu seorang tukang batu bekerjasama dengan tukang kayu dalam membangun sebuah proyek perumahan,  keduanya  sama-sama  menggabungkan

tenaga dan keahliannya. Keuntungan dan kerugian ditnggung bersama berdasarkan nisbah yang telah ditentukan di awal kerjasama.

Ad2).  Percampuran Ayn dengan Dayn.

Percampuran ayn (real asset) dengan dayn (financial asset) dapat berbentuk syirkah mudharabah dan syirkah wujuh. Syirkah Al-Mudharabah artinya dua orang yang berserikat mencampurkan modal mereka. Seorang yang memiliki modal harta (dayn) disebut sahibul maal  dengan seorang yang memiliki modal jasa keahlian atau keterampilan ( ayn ) yang disebut mudharib, dirumuskan

( Rp x + A). Keuntungan yang diperoleh dari usaha kerjasama ini dibagi berdasarkan nisbah, Sedangkan kerugian usaha hanya dibebankan kepada sahibul maal. Mudharib hanya menderita kerugian jasa (tenaga dan keahlian tidak mendapat imbalan).

Syirkah Wujuh adalah pihak yang berserikat mencampurkan modal dengan reputasi atau nama baik seseorang ( Rp x + *F). Pemilik modal memperoleh keuntungan bagi hasil dengan pemilik modal jasa berupa reputasi baik berdasarkan nisbah yang telah ditentukan di awal kerja sama, bila usaha mengalami kerugian maka kerugian hanya dibebankan kepada sahibul maal.  Demikian juga pada Al-Muzara’ah, Al-Mukhabarah dan Al-Musaqat = perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap.

Ad 3). Percampuran dayn dengan dayn.

Percampuran financial asset (dayn) dengan financial asset (dayn) dapat berbentuk syirkah mufawadah, syirkah ‘inan.

Syirkah Mufawadah artinya dua pihak atau lebih yang berserikat mencampurkan modal yang sama jumlahnya, masing-masing memperoleh keuntungan atau bagi hasil yang sama besarnya dan kerugian juga sama besarnya, dirumuskan ( Rp x + Rp x).

Syirkah inan artinya pihak yang berserikat mencampurkan modal yang tidak sama jumlahnya, dirumuskan (Rp x + Rp Y), keuntungan bagi hasil tidak sama besarnya berdasarkan nisbah dan kerugian juga secara proporsional dengan jumlah modal yang disetorkan.

Syirkah dayn dengan dayn lainnya adalah financial asset  berupa uang dengan non uang ( surat berharga ) yang digabungkan menjadi satu modal usaha bersama, misalnya PT. X menyetorkan dana tunai sebesar nilai saham yang disetorkan PT.Y untuk suatu usaha kerjasama dalam bidang perdagangan efek.